Menanggapi Kemarahan Masyarakat Atas Malaysia

Bagaimana rasanya bila barang anda diambil orang lain? Marah? Ya, mungkin kebanyakan orang akan marah bila barang kepunyaannya diambil tanpa ijin. Seperti yang terjadi belakangan ini, rakyat Indonesia marah ketika malaysia kembali mengklaim kebudayaan indonesia. Seperti yang diberitakan liputan6.com berikut:

Liputan6.com, Jakarta: Kemarahan publik di Indonesia terhadap Malaysia kerap kali terjadi. Rentetan peristiwa telah menjadi pemicu, mulai sengketa perbatasan, penganiayaan tenaga kerja Indonesia hingga klaim Malaysia atas sejumlah budaya Indonesia. Menghadapi hal tersebut pemerintah seakan tidak segera bertindak, padahal peristiwa ini sering kali terjadi.

Salah satu permasalahan yang berlarut-larut hingga kini adalah sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang telah menjadi masalah hingga 35 tahun lamanya. Kedua negara mengklaim sebagai pemilik kedua pulau yang terletak di sekitar Kalimantan itu. Pada 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia adalah pemilik sah pulau tersebut .

Hubungan antara dua negara serumpun juga kerap terusik oleh maraknya kasus penganiayaan terhadap TKI yang bekerja di Negeri Jiran tersebut. Penganiayaan terhadap TKI asal Indonesia Nirmala Bonat pada 2009 silam adalah salah satu kasus yang paling banyak menyita perhatian. Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia juga dipicu sengketa kepemilikan Blok Ambalat di perairan sebelah timur Pulau Kalimantan.

Ditambah lagi Malaysia terus melakukan provokasi di kawasan ini dengan manuver yang dilakukan Tentara Laut Diraja Malaysia. Tak hanya itu, Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi minyak kepada perusahaan Shell di kawasan sengketa tersebut. Dan yang paling banyak memicu kemarahan publik di Indonesia adalah klaim Malaysia atas sejumlah kebudayaan Indonesia seperti batik, angklung, Reog Ponorogo, dan sejumlah budaya milik Indonesia lainnya.

Belum selesai dengan permasalahan itu, kini rakyat Indonesia kembali marah atas penangkapan yang dilakukan Malaysia terhadap tiga petugas Indonesia di perairan Indonesia. (sumber liputan6.com)

Kemarahan rakyat indonesia atas klaim kebudayaan, pulau sipadan dan ligitan, atau aksi penganiayaan terhadap TKI oleh malaysia jelas terlihat dengan maraknya aksi demo yang di gelar, banyaknya aksi protes di situs jejaring sosial, bahkan tidak sedikit yang menghina malaysia atas tindakannya tersebut.

Tapi bila kita tengok ke belakang sebelum malaysia mengklaim milik Indonesia, seberapa besar kita menghargai kebudayaan, pulau pulau kecil diperbatasan, dan nasib para pengangguran? Hanya segilintir orang saja yang perduli. Banyak masyarakat kita yang malas menikmati atau menjadi pelaku kebudayaan Indonesia, pemerintah kita juga tidak pernah memberi perhatian khusus kepada TKI, pemerintah tidak menyediakan lapangan kerja yang luas untuk menekan angka pengangguran dan keberangkatan TKI ke luar negeri, pemerintah tidak memberi perhatian khusus pada pulau pulau kecil di perbatasan, pembangunan tidak merata dan masyarakat pinggiran atau di perbatasan dibiarkan terlantar. Baru setelah Malaysia mengklaim milik Indonesia rakyat Indonesia berbondong-bondong mengakui apa yang seharusnya milik mereka, banyak masyarakat marah atas apa yang dilakukan malaysia, nasionalisme rakyat indonesia lebih jelas terlihat, pemerintah melakukan rapat-rapat khusus membahas masalah tersebut, wilayah perbatasan lebih diperhatikan, sampai ditetapkannya hari batik nasional.

Hal ini dapat menjadikan pembelajar untuk kita bersama. Sejak awal seharusnya masyarakat dengan pemerintah saling membahu memperhatikan masalah semacam itu. Marah, perang, dsb merupakan solusi yang kurang tepat mengingat sebelumnya hanya sedikit masyarakat kita yang menghargai apa yang menjadi milik Indonesia. Dengan adanya masalah tersebut seharusnya kita lebih menghargai kebudayaan mungkin dengan menggunakan batik, menikmati atau menajadi pelaku kebudayaan Indonesia, dsb. Pemerintah juga di himbau Untuk memperhatikan wilayah perbatasan, memperhatikan nasip TKI, dsb untuk mempertahankan NKRI dan kekayaan milik bangsa.